GULA DALAM PERSIMPANGAN PETANI DAN KONSUMEN

Lagi-lagi, gula atau “si manis” menjadi masalah. Setiap menjelang musim giling ini, “si manis” dapat  menjadi racun bagi pemegang otoritas pergulaan, kalau tidak hati-hati atau salah urus dalam mengambil kebijakan.

Ribut-ribut “si manis ini bermula tuntutan para petani—terutama yang tergabung dalam Badan Koordinasi Asosiasi Petani Tebu Rakyat (BK-APTRI)—terhadap harga penyangga gula lama, Rp 3.410 yang dirasakan sudah tidak relevan atau terlalu rendah. Alasannya, ongkos produksi naik, karena efek kenaikan harga BBM (BBM effect). Angka ideal menurut petani adalah Rp. 4.200.  Menteri Pertanian (Mentan) selaku Ketua Dewan Gula Indonesia (DGI) pun memahami adanya BBM effect. Namun tidak setinggi tuntututan petani, melainkan hanya Rp 4.000.   Menteri Perdagangan (Mendag) sebagai pemegang otoritas pengendali harga, hanya berani menaikkan pada angka Rp. 3.800.. Alasannyapun mulia, demi perlindungan terhadap konsumen. Lagi pula faktor BBM dalam OP gula tidak terlalu signifikan sehingga kenaikannya diharapkan tidak terlalu tinggi dan cenderung memberatkan konsumen.

Petani tebu—bahan utama gula—sangat wajar kalau berkeinginan harga tinggi, karena untuk kepentingan kesejahtaraannya. Mentan dan DGI sebagai otoritas yang bertanggung jawab kelangsungan produksi gula, dipastikan berkepentingan agar produksi gula tidak macet dan gulung tikar, karena biaya produksi (OP) naik, sementara  harga jual tidak sepadan. Sebaliknya, Menteri Perdagangan memang harus mempunyai kewajiban melindungi dan memberikan kesempatan agar konsumen dapat menikmati gula dengan harga semurah-murahnya. Karenanya dalam konteks ini, Menteri Perdagangan harus intervensi dalam rangka terciptanya kompromi antara petani, produsen (pabrik gula), pedagang (distributor) dan konsumen baik konsumen terorganisir maupun personal yang tidak terorganisir. Konsumen terorganisir adalah kelompok industri yang menggunakan bahan baku gula, sebaliknya konsumen tidak terorganisir adalah personal atau individu yang menikmati gula untuk keperluan sehari-hari. Semua elemen tersebut harus sama-sama untung, tidak ada yang merasa diuntung dan dirugikan.

***

Lepas dari pro-kontra  harga dasar gula, kenyataannya di pasar eceran (spot) terus melambung, dengan berbagai alasan dan momentum.  Jauh hari sebelum ada efek BBM, di pasar eceran gula mencapai Rp. 6.000,-/kg. Alasannya saat itu stock terbatas, karena gula impor belum datang. Bahkan diberitakan di Medan dan Aceh, saat terjadi gempa tsunami harga eceran sempat mencapai Rp. 12.000,-/kg. Kini,  tatkala ada efek BBM dan ribut-ribut harga dasar  harga eceran  berkisar Rp. 5.600 - Rp. 6.000,-

Tingginya harga gula di pasar spot, sebenarnya tidak hanya pengaruh  efek BBM, tapi ada beberapa faktor lain. Pertama, tingginya harga komoditas gula di pasaran internasional. Setiap tahun Indonesia  mengimport sedikitnya 1 juta ton gula. Lima ratus ton untuk gula konsumsi dan sisanya untuk kepentingan industri (rafinary sugar). Biasanya harga internasional berkisar US $ 260-290 per ton. Belakangan naik sekitar   US $ 310-340 per ton. Kenaikan ini dipicu hukum ekonomi, supply makin berkurang permintaan (demand) cenderung bertambah. Beberapa negara produsesn terkemuka seperti Brazil, Thailand, dan India, tebu tidak lagi dijadikan bahan komoditas gula, melainkan untuk produksi etanol dan alkohol.

Kedua, faktor fluktuasi dolar atas rupiah. Naiknya harga dollar, dalam konteks impor, tentunya berdampak terhadap tingginya harga gula di lokal. Sebelumnya, ketika import menggunakan kurs 8.800-8.900 per US dolar  saat ini kurs berkisar Rp. 9.400- Rp 9.600 per US dolar. Perbedaan ini angka ini, sudah pasti juga berdampak terhadap kenaikan harga di pasaran.  Ketiga, tingginya biaya di luar harga dasar impor gula yang dimasukan dalam komponen harga dan harus ditanggung konsumen. Biaya tersebut meliputi, bea masuk Rp. 790,-, PPN/PPH 12,5 %, survey, stocking gudang, revitalisasi petani dan pabrik gula, bahkan biaya maintenance politik. Padahal di negara lain, kecuali komponen bea masuk, biayanya tidak sebesar Indonesia. Ekonomi biaya tinggi ini, juga tidak dapat dihindari dapat memicu kenaikan harga.

Keempat, faktor  klasik yaitu adanya kelompok pencari keuntungan sesaat (rent seekers) secara tidak wajar. Setiap gejolak dan momentum yang terjadi di masyarakat baik momentum yang bersifat alamiah  seperti bencana alam, tsunami, dan banjir, maupun sosial seperti  langkanya kapal untuk mengangkut, hari raya, Natal dan Tahun Baru, apalagi kenaikan BBM yang nyata-nyata memang menimbulkan gejolak. Semua momentum ini,  dimanipulasi para pedagang dan bahkan otoritas pergulaan untuk capital gain sebesar-besarnya.

Persimpangan Petani dan Konsumen

Lantas seandainya harga dasar penyangga gula,  dinaikkan menjadi Rp.5.000  tingkat kesejahteraan petani dapat  serta merta meningkat? Sebaliknya, kalau diturunkan menjadi Rp. 2000 konsumen dapat menikmati “si manis” dengan harga semurah murahnya?

Sepanjang beberapa faktor penentu yang disebutkan di atas tetap dominant, sudah dipastikan tidak akan memberikan dampak apa pun terhadap petani atau pun konsumen. Kenaikan harga dasar gula, juga akan dimanfaatkan pedagang yang cenderung rent seeking untuk menaikkan harga setinggi-tingginya di pasar spot. Sebaliknya kalau diturunkan juga tidak akan memicu para pedagang tersebut untuk segera menurunkan harga di pasar spot. Karena itu, sebelum pemerintah intervensi harga sebaiknya diadakan audit terlebih dahulu berbagai komponen biaya di luar biaya pokok produksi yang selama ini dibebankan kepada konsumen. Selain itu, perlu juga diadakan audit produksi supaya ada efisiensi biaya, dan mengurangi siklus mata rantai kelompok rent seeker. Jalur produksi dan konsumsi harus makin diperpendek, sehingga biaya yang ditanggung konsumen tidak terlalu tinggi.

Selama ini setiap produksi  dan impor gula,  konsumen dibebani Rp 50  untuk revitalisasi petani dan pabrik gula. Tapi dalam kenyataannya kemampuan teknik petani tidak meningkat, dan pabrik gulanya tetap merana dan dalam kondisi kapasitas terpasang yang pas-pasan. Padahal dana yang digunakan untuk revitalasasi ini ditanggung konsumen. Namun baik petani maupun pabrik gula tidak pernah memberikan laporan kepada publik (konsumen) sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Tidak ada salahnya kalau Mendag selaku pemegang otoritas harga melakukan audit populasi antara petani dan konsumen. Seberapa besar petani tebu di Indonesia yang selama ini konsisten dan “fanatik” tidak mau beralih selain  menanam komoditas tebu yang setiap tahun harus disubsidi. Sebaliknya, berapa besar konsumen gula di Indonesia baik konsumen terorganisir (kelompok industri pengguna gula) maupun konsumen personal yang susah untuk diorganisir. Baik petani maupun konsumen, semuanya adalah rakyat yang sama-sama tidak boleh rugi dan memperoleh keadilannya masing-masing di negeri ini.

Kalau audit ini terlaksana dengan baik, maka pemerintah mempunyai data yang komprehensif mengenai kelompok mana yang berhak mendapatkan subsidi dan proteksi secara proporsional dan berkeadilan. Sebab jangan sampai instrumen subsidi dan proteksi terhadap petani dijadikan buffer atas ketidakefisienan dalam industri gula. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa industri gula di Indonesia kalah efisien dibandingkan negara lain.  Sebaliknya, instrumen subsidi dan proteksi konsumen hanya dijadikan alas an atau buffer para pedagang  untuk membeli gula semurah-murahnya, kemudian menjual di pasaran spot semahal-mahalnya—dengan berbagai momentum—demi tujuan capital gain.

            Ribut-ribut ini jauh lebih urgen dan signifikan demi masa depan “si manis” di Indonesia, daripada sekedar harga dasar talangan. Membela petani dan konsumen adalah sama-sama mulia. Apalagi kalau keduanya dapat memperoleh keadilan secara proporsional. 

 Oleh: Nusron Wahid

NB : (di muat di Harian Investor Daily Indonesia Tahun 2005)

» BERI KOMENTAR

Nama
Email
Website	http://
Komentar
Masukkan Teks Yang Terlihat Di Gambar